Perbedaan Hukum Pajak Formal dan Material Terlengkap!

Perbedaan hukum pajak formal dan material
Perbedaan Hukum Pajak Formal dan Material

Perbedaan hukum pajak formal dan material – Hallo Sahabat Taat Hukum! Selamat datang di laman ayaojawab.com. Jika sahabat sedang kuliah pada jurusan hukum, serta butuh banyak referensi untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan seputar hukum pajak, maka sahabat berada di laman yang tepat.

Perbedaan hukum pajak formal dan material apa saja sih? Oke, ini adalah salah satu pertanyaan yang akan dibantu jawab oleh tim ayojawab.com. Dan tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang kan kita jawab bersama pada laman ini.

Read More

Apa sih yang dimaksud hukum pajak? Dan apa yang di maksud tentang hukum pajak formal? Biasanya pertanyaan ini akan muncul saat diskusi di kelas dengan dosen Anda. Silahkan Anda baca pembahasan kami dengan seksama untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif.

Tim ayojawab.com telah menyiapkan bahasan yang sering muncul saat Anda mengikuti mata mata kuliah hukum pajak. Berikut beberapa sub topik yang akan kita uraikan pembahasan nya pada laman ini:

  1. Pengertian Hukum Pajak
  2. Siapakah Aparatur pajak?
  3. Siapakah Wajib Pajak?
  4. Jenis-jenis Hukum Pajak!
  5. Pengertian Hukum Pajak Formal?
  6. Pengertian Hukum Pajak Material?
  7. Perbedaan hukum Pajak Formal dan Material
  8. Contoh Hukum Pajak Material
  9. Contoh Hukum Pajak Formal
  10. Pengertian Sistem Pemungutan Pajak!

Mari kita bahas satu-persatu topik-topik di atas sebelum nantinya kita bahas bersama mengenai perbedaan hukum pajak formal dan material.

(1)Pengertian Hukum Pajak!

Hukum pajak ialah seperangkat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak, dengan rakyat sebagai wajib pajak. Jadi hukum pajak mencakup keseluruhan peraturan yang mencakup kewenangan pemerintah untuk mengambil sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara.

(2) Siapakah Aparatur Pajak?

Yang dimaksud aparatur pajak ialah semua orang yang bekerja atau mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan/memungut pajak dari wajib pajak.

(3) Siapakah Wajib Pajak?

Yang di maksud dengan wajib pajak ialah orang-orang atau subjek pajak yang sudah memenuhi syarat-syarat objektif dan sudah memenuhi syarat serta kewajibannya untuk menunaikan pajak.

(4) Jenis-jenis Hukum Pajak

Hukum pajak dibagi menjadi dua jenis:

  • hukum pajak formil
  • hukum pajak materil.

(5) Pengertian Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Dengan kata lain pajak formal adalah cara pelaksanaan hukum pajak material. Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak, dan yang kedua ialah kedua hak-hak fiskus selaku pemungut pajak atau pemerintah.

(6) Pengertian Hukum Pajak Material

Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak, siapa akan dikenakan pajak, siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar.

Hukum pajak material ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besarnya.

Dengan perkataan lain hukum pajak yaitu segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan di hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Di dalam hukum pajak  juga termasuk peraturan-peraturan yang memuat kenaikan denda dan hukuman, serta cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak. Hukum pajak juga mengatur ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus dan yang meliputinya.

(7) Perbedaan Hukum Pajak Formal dan Material

Perbedaan hukum pajak formal dan material tersaji dalam tabel berikut:

Hukum Pajak Material Hukum Pajak Formal
Mengatur materinya, yaitu:
  • subjek, orang yang dikenai pajak terutang atau wajib pajak objek
  • perbuatan atau peristiwa yang dikenai pajak tarif besar pajak terutang
Mengatur  tata acara, yaitu:
  • mendata
  • menetapkan
  • membayar
  • melapor, dan
  • hitung pajak terutang
Memuat norma-norma yang menerangkan:
  • keadaan-keadaan perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak
  • siapa- siapa yang harus dikenakan pajak
  • Berapa besar pajaknya?
  • Memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak
  • Kontrol Pemerintah terhadap penyelenggaraan pemungutan Pajak.
  • Kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak).
  • Prosedur pemungutan pajak.

Perbedaan hukum pajak formal dan material masih banyak lagi bisa Anda ketahui. Untuk lebih mendalami mengenai perbedaan hukum pajak formal dan material, silahkan Anda kunjungi materi hukum pajak

(8) Contoh Hukum Pajak Material

Contoh hukum pajak materiil di antaranya:

(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang PPH atau Pajak Penghasilan

Mengatur pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau wajib pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

(2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang PPN atau Pajak Pertambahan Nilai

Mengatur pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa,  oleh orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan status pengusaha kena pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi.

(3) Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan

Mengatur pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan.

(9) Contoh Hukum Pajak Formal

Contoh hukum pajak formil di antaranya:

(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang KUHP

Memuat ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang ada pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum wajib pajak.

(2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak ke-7 Surat Paksa

mengatur ketentuan tentang tatacara tindakan penagih pajak yang berupa penagihan seketika atau sekaligus. Wajib pajak adalah mengatur kewajiban dan hak hukum pajak materiil dan hukum pajak hukum formal.

(10) Pengertian Sistem Pemungutan Pajak!

Sistem pemungutan pajak adalah peraturan yang mengatur tatacara (fiskus) mengambil atau melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak.  Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu official assessment system, yang kedua self assessment system, dan yang ketiga with holding system.

Official Assessment System

Merupakan suatu tata cara atau sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh (fiskus).

Self Assessment System

Suatu tata cara atau sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak aktif dari mulai menghitung memperhitungkan menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang  terutang ada pada pihak ketiga, atau pihak selain (fiskus) pemerintah atau wajib pajak.  Contoh with holding system sistem ialah pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait (selaku pihak ke-3)

Perbedaan hukum pajak formal dan material yang kami bahas semoga menambah referensi Anda. Jika Anda ingin menambah literasi pengetahuan tentang materi hukum pajak, silahkan berkunjung ke artikel: hukum pajak atau asas hukum pajak. Sekian dari kami, dan semoga  Anda sukses dalam belajar!

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *